83.487 Pegawai Honor Jadi CPNS Sebelum Pilpres

Selasa, 28 April 2009

Jakarta, Singgalang
Pemerintah akan mengangkat 83.487 tenaga honorer di seluruh Indonesia untuk menjadi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2009, namun tenaga honorer yang akan menjadi CPNS harus menjalani seleksi. Waktu penerimaan diupayakan sebelum pemilu presiden, yakni antara bulan Mei dan Juni mendatang.
Demikian diungkapkan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Taufiq Effendi dalam Raker Komisi II DPR yang dipimpin Ketua Komisi II, EE Mangindaan di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin (27/4).
Pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS ini menjadi prioritas penerimaan PNS tahun 2009 sesuai recana pemerintah sebelumnya.
Dia mengemukakan, seluruh tenaga honorer yang diusulkan pejabat pembina kepegawaian berdasarkan pada kebutuhan riil organisasi, yakni telah diangkat menjadi CPNS sebanyak 837.312 orang. “Sisanya sekitar 83.487 formasi akan dialokasikan pada tahun 2009 ini,” katanya.
“Sisanya ada sekitar 83.487 mengisi formasi. Maka kita dialokasikan pengangkatanya pada tahun 2009,” katanya.
Menneg PAN mengemukakan, pihaknya telah meminta pendapat Menkeu Sri Mulyani, sebab penerimaan CPNS baru akan berkaitan dengan pengeluaran belanja pegawai, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Namun diingatkan bahwa tenaga honorer yang tercatat dalam pusat data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tidak secara otomatis akan mendapat Nomor Induk Pegawai (NIP) PNS karena masih harus melalui seleksi administrasi di BKN.
Kreteria tenaga honorer yang diprioritaskan akan diangkat menjadi CPNS adalah tenaganya sangat dibutuhkan dan diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Formasi yang diproritaskan itu memang betul-betul sangat dibutuhkan oleh daerah bersangkutan.
Penerimaan CPNS itu tak sertamerta berlaku bagi seluruh honorer instansi pemerintah. “Peluang pengangkatan ini tidak berlaku untuk mereka yang bekerja di lembaga swasta, yayasan, koperasi pegawai, BUMN, BUMD, kantor desa, KONI, Dewan Kerajinan Nasional, Dharma Wanita, PMI dan sebagainya,” papar Men PAN.
Selain itu, tidak berlaku pula untuk pegawai yang penghasilanya dibiayai dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) , bantuan atau subsidi untuk kegiatan/pembinaan yang dikeluarkan dari APBN atau yang dibiayai dari retribusi.
“Kemudian tidak berlaku juga bagi pegawai yang pengangkatannya dilakukan bukan pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan yang ditunjuk secara sah,” tambahnya. o303

Sumber: www.hariansinggalang.co.id